laporan keuangan diserahkan
http://hukum.unsrat.ac.id/uang/pmk_171_2007.pdf

TAP MPRS No. XXV/1966 DAN SUPERSEMAR DILIHAT DARI FILSAFAT ANALITIK

Posted on December 12, 2011 | 5 Comments

By: Harsa Permata*

Dengan ditetapkannya TAP MPRS No. XXV/1966, maka sejak saat itu PKI sebagai Partai Politik dinyatakan dibubarkan dan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi yang diklaim sebagai ideologi PKI dinyatakan sebagai ideologi terlarang (TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966).  Persoalan timbul ketika ketetapan ini tetap dinyatakan berlaku lewat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang berbunyi:

“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia” (id.wikipedia.org, diakses tanggal 7/12/2011, jam 8.41 WIB).

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 berisikan Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. “Tujuan Tap MPR tersebut adalah untuk meninjau materi dan status hukum setiap TAP MPRS dan TAP MPR, menetapkan keberadaan (eksistensi) dari TAP MPRS dan TAP MPR untuk saat ini dan masa yang akan datang, serta untuk memberi kepastian hukum” (id.wikipedia.org, diakses tanggal 7/12/2011, jam 8.47 WIB).

TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 adalah produk Orde Baru yang melakukan kudeta merangkak untuk mendongkel pemerintahan Soekarno. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menggunakan dalih G-30-S untuk memecah poros NASAKOM yang digagas oleh Soekarno yang terkenal dengan konsep Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme-nya. Bagi Soekarno (sebagaimana tertulis dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi), pergerakan rakyat Indonesia memiliki tiga karakter yaitu, Nasionalistis, Islamistis, dan Marxistis. Menurutnya persatuan tiga ideologi ini bisa menghasilkan kekuatan layaknya ombak yang mempunyai daya terjang yang maha kuat (Soekarno, 1964 : 2).

Peristiwa G-30-S pada tahun 1965 yang memakan korban jiwa terbunuhnya 6 Jenderal Angkatan Darat, dan satu perwira pertama. Peristiwa inilah yang kemudian memicu para Jenderal Angkatan Darat untuk mendesak Soekarno agar memberi wewenang khusus pada Soeharto. Wewenang khusus lewat supersemar pun kemudian diberikan oleh Soekarno. Soeharto lalu membubarkan PKI sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diberikan oleh Soekarno lewat Supersemar. Surat Perintah Sebelas Maret adalah fondasi awal kekuasaan Soeharto dan Orde Baru. Dengan manipulasi politik lewat Dekrit Presiden  No.1/3/1966 tanggal 12 Maret 1966, dengan dalih “atas perintah presiden”, Soeharto membubarkan PKI dan organisasi komunis lainnya (Caldwell dkk, 2011 : 282).

Soeharto menggunakan G-30-S sebagai dalih untuk mengambilalih kekuasaan dengan cara kudeta merangkak. Dikatakan sebagai kudeta merangkak adalah karena usaha kudeta dilakukan lewat selubung tindakan pencegahan terhadap sebuah aksi yang dituduh sebagai kudeta. Soeharto kemudian membesar-besarkan G-30-S sebagai sebuah aksi pengkhianatan dan kejahatan akibat dari kesalahan yang besar dalam pemerintahan Soekarno. Dengan dalih ini Soeharto menuduh PKI sebagai dalang G-30-S, selanjutnya Soeharto menangkapi sekitar satu setengah juta orang yang dituduh terlibat dalam G-30-S. Ratusan ribu dibantai oleh Angkatan Darat kemudian (Roosa, 2008 : 5), sementara menurut pengakuan Sarwo Edhie Wibowo sebagai komandan pembantaian, tiga juta orang yang dibantai (Pour, 2011:273).

Yang menarik kemudian adalah produk Undang-Undang yang lahir sebagai legitimasi pembubaran PKI dan pelarangan terhadap Marxisme-Leninisme yang diklaim sebagai ideologi dari PKI. Dalam TAP MPRS No. XXV tahun 1966 terdapat beberapa pasal yang menggambarkan kondisi politik pada masa itu, pertama, “Setiap kegiatan di Indonesia untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, dan penggunaan segala macam aparatur serta media bagi penyebaran atau pengembangan faham atau ajaran tersebut, dilarang” (Pasal 2 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966). “Khususnya mengenai kegiatan mempelajari secara ilmiah, seperti pada Universitas-universitas, faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam rangka mengamankan Pancasila, dapat dilakukan secara terpimpin, dengan ketentuan,bahwa Pemerintah dan DPR-GR diharuskan mengadakan perundang-undangan untuk pengamanan” (Pasal 3 TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966).

Kalau dianalisis proposisi yang terdapat dalam pasal 2 adalah:  pertama, pelarangan penyebaran faham Komunisme/Marxisme-Leninisme; kedua, pelarangan pengembangan faham Marxisme-Leninisme. Sementara dalam pasal 3, pertama, kegiatan mempelajari faham Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam Universitas-Universitas dilakukan secara terpimpin, kedua keterpimpinan adalah dalam rangka mengamankan Pancasila.

Menurut Bertrand Russell, analisa bahasa yang benar akan menghasilkan pengetahuan yang benar tentang hakikat kenyataan duniawi (Russell dalam Kaelan, 2002 : 103). Prinsip Isomorfi Russell yang mendasari filsafat analitika bahasanya, yaitu ada similaritas antara struktur realitas dan struktur bahasa (Mustansyir, 2007 : 53). Dalam pandangan Russell, suatu proposisi atomik menjelaskan fakta atomik (Russell dalam Mustansyir, 2007 : 59). Fakta atomik yang dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 adalah, politik antikomunis dan militeristik dari Orde Baru, kata “terpimpin” pada pasal 3 bersifat komando, yang sebelumnya juga diterapkan oleh Soekarno lewat konsep demokrasi terpimpin.

Konsep demokrasi terpimpin adalah hasil konsesi Soekarno dengan militer (TNI) yang menolak demokrasi liberal. Demokrasi terpimpin yang bermula semenjak dekrit presiden 5 Juli 1959 diumumkan oleh Soekarno, adalah sejalan dengan keinginan elit militer yang ingin membatasi pengaruh partai-partaai politik, khususnya PKI. Dengan digantinya UUDS 1950 dengan UUD 1945 yang memberi kekuasaan yang lebih besar kepada presiden, maka dengan ini menteri-menteri tidak bertanggung jawab pada parlemen lagi, tetapi kepada presiden. Parlemen yang berisikan wakil-wakil partai politik, tidak bisa lagi dengan leluasa memecat para menteri, dengan ini maka pengaruhnya menjadi terbatas. (Caldwell dkk, 2011 : 218-219).

Dasar pertimbangan dari TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 adalah:

1. “Bahwa faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme pada inti hakekatnya bertentangan dengan Pancasila.
2. Bahwa orang-orang dan golongan-golongan di Indonesia yang menganut faham atau ajaran Komunisme/Marxisme- Leninisme, khususnya Partai Komunis Indonesia, dalam sejarah Kemerdekaan Republik Indonesia telah nyata-nyata terbukti beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintah Republik Indonesia yang sah dengan jalan kekerasan.
3. Bahwa berhubung dengan itu, perlu mengambil tindakan tegas terhadap Partai Komunis Indonesia dan terhadap kegiatan-kegiatan yang menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme” (TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, 5 Juli 1966).

Ideologi Komunisme/Marxisme-Leninisme dipertentangkan dengan Pancasila dalam proposisi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan. Proposisi kedua berisikan tuduhan bahwa PKI dalam sejarah Republik Indonesia beberapa kali berusaha menjatuhkan Pemerintah R.I yang sah dengan jalan kekerasan. Fakta atomik yang ditonjolkan dalam kedua proposisi yang menjadi dasar pertimbangan penetapan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966, hanyalah tuduhan bahwa PKI beberapa kali berusaha merobohkan kekuasaan Pemerintahan R.I yang sah dengan jalan kekerasan. Pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana dengan usaha delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah yang dilakukan oleh kelompok lain seperti Pemberontakan PRRI, yang berlanjut menjadi perang penumpasan lewat operasi militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Nasution selama dua tahun, yang menewaskan ribuan korban jiwa dari kedua belah pihak (Pour, 2011 : 212). Bagaimana juga dengan pemberontakan Darul Islam yang mengangkat senjata melawan pemerintah, yang kemudian diampuni Soekarno –kecuali pucuk pimpinannya- (Roosa, 2008 : xviii).

Dasar pertimbangan TAP MPRS No. XXV/1966 adalah sangat tidak logis, dan terkesan berat sebelah. Fakta atomik yang ditonjolkan dalam proposisi yang menjadi dasar pertimbangan hanyalah tuduhan bahwa PKI telah beberapa kali berusaha menjatuhkan pemerintah R.I yang sah dengan jalan kekerasan. Sementara jalan kekerasan juga dilakukan oleh golongan lain seperti PRRI dan DI, untuk menjatuhkan kekuasaan yang sah.

Fakta atomik lain yang ditonjolkan dalam proposisi dasar pertimbangan TAP MPRS No. XXV/ 1966 adalah kontradiksi hakiki antara ideologi Komunisme dan Pancasila.  Padahal masyarakat komunis menurut Marx adalah masyarakat yang berpola, “From each according to his ability, to each according to his needs”. Distribusi kerja dan hasil berdasarkan prinsip ini adalah bersifat proporsional. Ini sejalan dengan sila kelima Pancasila yaitu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini bisa ditarik kesimpulan jika ada sebuah kesamaan maka ideologi Komunisme dan Pancasila secara hakiki tidak bertentangan.

Menurut Russell, kebenaran atau ketidakbenaran sebuah proposisi majemuk tergantung pada proposisi atomik yang terdapat di dalamnya (Mustansyir, 2007: 60). Karena proposisi atomik yang terdapat dalam TAP MPRS No. XXV/1966 menggabarkan fakta atomik yang berlawanan dengan realitas obyektif, maka bisa disimpulkan bahwa, Pertama, TAP MPRS No. XXV/1966, adalah bukan sebuah rumusan yang bersifat adil dan obyektif.

TAP MPRS No. XXV/1966 secara hukum bertentangan dengan UUD 1945, karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (3)-yang ditulis dalam poin “mengingat” pada TAP MPRS No. XXV/1966- yang menjadi representasi dari rakyat, dan berhak membuat keputusan dan Undang-Undang atas nama rakyat (UUD 1945 pasal 3 dalam Tumakaka, 1998 : 164)) adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), bukan MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara).

Tindakan Soeharto yang membubarkan PKI dengan menggunakan dasar Supersemar juga kontradiktif. Memang dalam supersemar terdapat proposisi majemuk yang menjadi perintah dari Soekarno kepada Soeharto yaitu,  “mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan, serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi…”, tetapi dalam proposisi majemuk tersebut terdapat proposisi atomik, “dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran Pemimpin Besar Revolusi” (Supersemar dalam Tumakaka, 1998 : 190). Siapakah Pemimpin Besar Revolusi? Ketika itu hanya satu Pemimpin Besar Revolusi, yaitu Soekarno atau Bung Karno. Apakah dalam ajaran Bung Karno terdapat perintah untuk membubarkan organisasi yang menganut ideologi Komunisme? Sepertinya tidak ada, dan tidak pernah ada, karena Soekarno sendiri menginginkan persatuan antara tiga pandangan hidup yang dominan dalam bangsa Indonesia saat itu, yaitu Nasionalisme, Islamisme, dan Msarxisme. Konsep NASAKOM yang dikemukakan olehnya adalah manifestasi dari gagasannya tentang persatuan antara tiga ideologi tersebut.

Dari analisis terhadap dua dokumen bersejarah tadi bisa ditarik beberapa kesimpulan: pertama, TAP MPRS No. XXV/1966 adalah cacat hukum atau inkonstitusional, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan Surat Perintah Sebelas Maret yang menjadi dasar kemunculannya. Kedua, fakta atomik yang bisa dilihat dalam TAP MPRS No. XXV/1966 adalah manipulasi konstitusi, dan pemerkosaan terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, seperti nilai kemanusiaan, dan keadilan. Karena dengan kemunculan ketetapan ini pembantaian secara besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh komunis terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ketiga, TAP MPR Nomor I/MPR/2003 tentang keputusan bahwa TAP MPRS No. XXV/1966 tetap dinyatakan berlaku adalah tidak sah dan kontradiktif, karena proposisi “kedepan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia”, adalah kontradiktif dengan pelarangan sebuah ideologi yang dalam hal ini adalah Komunisme/Marxisme-Leninisme. Karena pelarangan terhadap ideologi adalah salah satu wujud tindakan antidemokrasi, dan melanggar hak asasi manusia.

Pancasila adalah sumber dari semua peraturan perundang-undangan di Indonesia.  Sumber hukum meliputi dua macam pengertian yaitu: pertama, sumber hukum formal, yaitu sumber hukum dilihat dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat masyarakat, seperti Undang-Undang, ketetapan presiden, peraturan menteri. Kedua, sumber hukum material yang menentukan materi dan isi suatu norma hukum. Jika sebuah norma hukum memiliki kontradiksi dengan norma hukum lainnya yang lebih tinggi, apalagi dengan Pancasila, maka terjadilah sebuah inkonstitusionalitas dan ketidaklegalan. Oleh karena itu norma hukum tersebut batal demi hukum (Gunadarma, 2007:83). Karena TAP MPRS No.XXV/1966 bertentangan dengan UUD 1945, Supersemar dan Pancasila maka TAP MPRS No. XXV/1966 secara hukum adalah tidak sah dan harus dibatalkan. Begitu juga dengan ketetapan MPR yang menyatakan TAP MPRS No. XXV/1966 tetap berlaku***

* Penulis adalah mahasiswa S2 Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, pernah menjadi guru SMA internasional di Jakart

Badan kesehatan PBB

Badan kesehatan PBB
• WHO (World Health Organisation)
Organisasi Kesehatan Sedunia

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi dan pencapaian perdamaian dunia.
Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC^[2], namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB.
Sejak didirikan pada tahun 1945 hingga 2011, sudah ada 193 negara yang bergabung menjadi anggota PBB, termasuk semua negara yang menyatakan kemerdekaannya masing-masing dan diakui kedaulatannya secara internasional, kecuali Vatikan.^[3] Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat ^[4].Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)^[5]
Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007 , menggantikan Sekretaris Jendral terdahulu, yaitu Kofi Annan dari Ghana. ^[6]
Organisasi ini memiliki enam organ utama ^[7]: Majelis Umum (majelis musyawarah utama)^[8],Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan),Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial internasional dan pembangunan)^[9], Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB)^[10], Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif).^[11]
Instansi Sistem PBB lainnya yang menonjol termasuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF). Tokoh masyrakat PBB yang paling terkenal mungkin adalah Sekretaris Jenderal PBB, saat ini Ban Ki-moon dari Korea Selatan, yang mengambil jabatan itu pada tahun 2007, menggantikan Kofi Annan. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir dan sukarela dari negara-negara anggotanya, dan memiliki enam bahasa resmi: Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol




http://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa

Badik, Senjata Tradisional Ampuh dari Sulawesi Selatan

Badik, Senjata Tradisional Ampuh dari Sulawesi Selatan

Badik atau badek adalah pisau dengan bentuk khas yang dikembangkan oleh masyarakat Bugis dan Makassar. Badik bersisi tajam tunggal atau ganda. Seperti keris, bentuknya asimetris dan bilahnya kerap kali dihiasi dengan pamor. Namun demikian, berbeda dari keris, badik tidak pernah memiliki ganja (penyangga bilah).
Badik ini merupakan senjata khas tradisonal Makassar, Bugis dan Mandar yang berada dikepulauan Sulawesi. Ukurannya yang pendek dan mudah dibawa kemana mana, tapi jangan salah lho kalau badik ini sudah keluar dari sarungnya pantang untuk dimasukkan sebelum meminum darah.

Foto Badik Raja

Maka biasanya senjata adat yang bernama Badik ini dahulu sering dipakai oleh kalangan petani untuk melindungi dirinya dari binatang melata dan atau membunuh hewan hutan yang mengganggu tanamannya. Selain itu karena orang bugis gemar merantau maka penyematan badik dipinggangnya membuat dia merasa terlindungi.

Badik memiliki bentuk dan sebutan yang berbeda-beda tergantung dari daerah mana ia berasal. Di Makassar badik dikenal dengan nama badik sari yang memiliki kale (bilah) yang pipih, batang (perut) buncit dan tajam serta cappa dan banong (sarung badik). Sementara itu badik Bugis disebut kawali, seperti kawali raja (Bone) dan kawali rangkong (Luwu). Kawali Bone terdiri dari bessi (bilah) yang pipih, bagian ujung agak melebar serta runcing. Sedangkan kawali Luwu terdiri dari bessi yang pipih dan berbentuk lurus. Kawali memiliki bagian bagian: Pangulu (ulu), bessi (bilah) dan wanoa (sarung)

Umumnya badik digunakan untuk membela diri dalam mempertahankan harga diri seseorang atau keluarga. Hal ini didasarkan pada budaya siri' dengan makna untuk mempertahankan martabat suatu keluarga. Konsep siri' ini sudah menyatu dalam tingkah laku, sistem sosial budaya dan cara berpikir masyarakat Bugis, Makassar dan Mandar di Sulawesi Selatan. Selain dari pada itu ada pula badik yang berfungsi sebagai benda pusaka, seperti badik saroso yang memiliki nilai sejarah. Ada pula sebagian orang yang meyakini bahwa badik berguna sebagai azimat yang berpengaruh pada nilai baik dan buruk seseorang.
Macam-macam Badik

1. Badik Raja (gecong raja, bontoala)

badik yang asalnya dari daerah kajuara kabupaten bone , dalam pembuatan badik ini,, orang2 disekitar kajuara sana masih percaya jika badik raja dibuat oleh makhluk halus, ketika malam, terdengar suara palu bertalu-talu dalam lanraseng gaib sampai paginya masyarakat sana menemukan jadilah sebuah badik raja,, badik ini bilahnya aga” besar ukurannya 20-25 cm, menurut bang ray divo, Ciri-ciri badik raja hampir mirip dengan badik lampobattang, bentuk bilahnya agak membungkuk, dari hulu agak kecil kemudian melebar kemudian meruncing. Pada umumnya mempunyai pamor timpalaja atau mallasoancale di dekat hulunya. Bahan besi dan bajanya berkualitas tinggi serta mengandung meteorit yang menonjol dipermukaan, kalau kecil disebut uleng-puleng kalau besar disebut batu-lappa dan kalau menyebar di seluruh permukaan seperti pasir disebut bunga pejje atau busa-uwae. Badik raja di masa lalu hanya digunakan oleh arung atau dikalangan bangsawan-bangsawan dikerajaan Bone.

2. Badik Lagecong

Badik lagecong,, Badik bugis satu ini dikenal sebagai badik perang, banyak orang mencarinya karna sangat begitu terkenal dengan mosonya (racunnya), banyak orang percaya bahwa semua alat perang akan tunduk pada badik gecong tersebut,,
ada dua versi , yang pertama ,Gecong di ambil nama dari nama sang pandre (empu) yang bernama la gecong, yang kedua diambil dari bahasa bugis gecong atau geco”, yang bisa diartikan sekali geco” (sentuh) langsung mati,,
sampai saat ini banyak yang percaya kalau gecong yang asli adalah gecong yang terbuat dari daun nipah serta terapung di air dan melawan arus,, wallahu alam,, panjang gecong biasanya sejengkalan orang dewasa, pamor lonjo,, bentuknya lebih pipih,tipis tapi kuat.

3. Badik Luwu

Badik luwu,, badik luwu yang berasal dari kabupaten luwu, bentuknya agak sedikit membungkuk, mabbukku tedong (bungkuk kerbau), bilahnya lurus dan meruncing kedepan,, badik bugis kadang diberikan pamor yang sangat indah, hingga kadang menjadi buruan para kolektor ..di bajanya terdapat rakkapeng atau sepuhan pada baja yang konon disepuh dengan bibir dan “maaf” alat kelamin gadis perawan sehingga konon tidak ada orang yang kebal dengan badik luwu ini,


4. Badik Lompo Battang (badik siperut besar/jantung pisang)

Badik lompo battang atau sari,, badik ini berasal dari Makassar, bentuknya seperti jantung pisang, ada jg yang bilang seperti orang hamil, makanya orang menyebutnya lompo battang (perut besar), konon katanya jika ada orang terkena badik ini, maka dia tidak akan bertahan dalam waktu 24 jam

Sumber : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=13091532

Siapa Pengibar Bendera Merah Putih Pertama Kali?

Pemuda dalam Foto Tua Itu Bernama Ilyas Karim

By Sejarawan Muda on 17 Agustus 2011 | 11 Komentar

(Kalau dibilang ini adalah tulisan dari masa lalu sebenarnya agak kurang pas juga. Tapi tak apalah, itu cuma pengategorian saya saja. Intinya adalah tulisan ini adalah tentang masa lalu. Ada tiga artikel dari kompas.com yang ingin saya share kepada para pembaca semua di sini. Saya yakin jarang dari pembaca yang tahu siapakah sesosok pemuda brecelana pendek yang mengibarkan bendera merah putih bersama Sodanco Singgih dalam sebuah foto yang bersejarah di bawah ini. Sudah banyak buku sejarah yang menerangkan tentang prosesi upacara kemerdekaan pertama pada 17 Agustus 1945 itu. Tapi sangat jarang – bahkan nihil – yang menceritakan siapa saja yang ikut mengibarkan bendera saat itu, selain trio Latief Hendraningrat, S. Suhud, dan SK Trimurti yang sudah dikenal luas. Beliau Ilyas Karim. Siapakah beliau ini? Apa hubungan beliau dengan foto pengibaran bendera merah putih usai proklamasi? Nah, karena itulah artikel dari kompas.com ini penting kiranya untuk diketahui. Jangan sampai kita melupakan pahlawan kita. Selamat Membaca!)

ILYAS KARIM PENGIBAR SANG SAKA PERTAMA

Ilyas Karim (bercelana pendek membelakangi kamera) dan Sodanco Singgih mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih seusai pembacaan proklamasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah kakinya kini tak lagi setegap dulu. Untuk menaiki anak tangga, kakinya pun bergetar. Padahal, setengah abad yang lalu, dua kaki itu masih kuat menghentak bahkan menendang lawan.

Selain kaki, penurunan fungsi bagian tubuh juga tampak di mata. Di matanya, ada dua buah plester yang menempel di atas kelopak mata. Plester itu bertugas memaksa kelopak matanya untuk selalu terbuka.

Kerut wajahnya pun mengindikasikan kakek tua ini sudah mengecap asam garam kehidupan. Dialah Ilyas Karim (84), seorang pejuang bangsa yang kini jasanya seolah dilupakan pemerintah.

Nama Ilyas Karim memang tidak terlalu populer di kalangan generasi penerus. Namun, sejarah mencatat ada seorang pemuda berusia 18 tahun mengenakan celana pendek dengan mantap mengibarkan sang saka Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 1945 untuk pertama kalinya.

Dia-lah saksi hidup naskah proklamasi kemerdekaan RI dibacakan oleh Presiden Soekarno yang didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Ilyas masih ingat ketika dipercaya sebagai pengibar bendera Merah Putih, hatinya pun bergejolak gembira.

“Bagaimana tidak senang? Saat itu detik-detik kemerdekaan negara kita. Dan saya di situ mengibarkan bendera Indonesia pertama kali di hadapan pak Presiden, Bung Hatta, Bu Fatmawati,” tutur Ilyas, Rabu (17/8/2011), saat dijumpai di kediamannya yang ada di pinggir rel di Jalan Rawajati Barat nomor 7, Kalibata, Jakarta Selatan. Continue reading →

http://sejarawanmuda.wordpress.com/tag/pengibar-bendera-merah-putih-pertama/

 

pns

soal karakter positif paling bnyak
persamaan/sinonim  2 kata  soal sedikit
cerita panjang 5 soal
matematika 10 soal
-dicari terakhir angka
-persamaan x dan y
-perhitungan persen 30%+40-0,3
kesimpulan cerita dari 2 kalimat 10 soal
cerita logika yang paling depan sampai akhir 10 kalimat
uud 45 dan sistem pemeintahan 20
semua soal ada 120
waktu  2 jam
jangan lupa pikiran tenang

Ciri-ciri sistem parlementer

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

• Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
• Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
• Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
• Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
• Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif

http://rivvei.blogspot.com/2012/11/sistem-presidensial-sistem-parlementer.html#_